Jumat, 20 November 2026 | Portal Berita Resmi Pemprov Kalimantan Tengah
Media Sosial:

Pemkab Kobar Laksanakan Penandatanganan PK bagi PPPK Formasi Tahun 2024 Periode I

Kontribusi dari Diskominfo Kobar, 09 April 2025 14:42, Dibaca 1,577 kali.


MMCKalteng - Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja (PK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 periode I, Rabu (9/4/2025).

Penandatanganan dilaksanakan pada Rabu-Kamis tanggal 9-10 April 2025 yang terbagi menjadi 4 sesi dan bertempat di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kobar. Sebanyak 594 PPPK yang telah menerima SK Pengangkatan telah diundang untuk melakukan penandatanganan PK ini.

(Baca Juga : Tujuh Lembaga Nahdlatul Ulama Kabupaten Kapuas Dikukuhkan)

Kepala BKPSDM Kobar, Aida Lailawati dalam arahannya pada sesi pertama menyampaikan PK berisi panduan bagi PPPK dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ASN. Jadi, PK ini bukan hanya sebuah dokumen formal saja, melainkan sebagai bentuk komitmen awal dalam mengemban amanah sebagai abdi negara. Adapun isi dari PK ini antara lain mencakup kewajiban, hak, masa kerja dan pemutusan kontrak.

“Saya minta kalian benar-benar membaca dan memahami isi PK tersebut sebelum menandatanganinya,” ucap Aida.

Lebih lanjut Aida menjelaskan, untuk kewajiban sebagai ASN, yang paling utama bagi seorang ASN adalah menjaga integritas dan moralitas. Integritas meliputi disiplin, kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Sedangkan moralitas mencakup sikap dan perilaku baik didalam maupun di luar kedinasan.

“Selain itu, juga perlu menjaga attitude baik terhadap pimpinan maupun sesama rekan kerja. Hasil penilaian ini nantinya yang akan menentukan apakah PK nya dapat diperpanjang atau tidak,” terang Aida.

Adapun masa PK bagi PPPK di Kotawaringin Barat berlaku selama 5 tahun. Selama masa itu, PPPK harus melaksanakan tugas dan kewajibannya di masing-masing OPD sesuai penempatannya tanpa terkecuali. Terkait dengan lokasi penempatan, PPPK tidak dapat mengajukan mutasi. Apabila PPPK merasa kurang cocok dengan lokasi penempatan maupun ada permasalahan lain, PPPK harus mengajukan pengunduran diri.

“Namun pengunduran diri sebagai PPPK memiliki konsekuensi apabila kurang dari 90 persen masa berlaku PK maka akan di blacklist untuk mengikuti seleksi CASN berikutnya,” ujar Aida lagi.

Terakhir, Aida mengingatkan bahwa Pemkab Kobar bisa saja memutus kontrak PK dan memberhentikan sebagai PPPK jika terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang paling fatal yaitu terlibat narkoba, terorisme dan korupsi. “Saya ingatkan kalian jangan coba-coba untuk melakukan tiga hal tersebut,” pesan Aida. (fauzan/bkpsdm kobar)/Edt:UL

 

Diskominfo Kobar

Diskominfo Kobar

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
KABUPATEN/KOTA
Dishub Pulang Pisau Usul Penambahan Rambu Lalu Lintas Jalanan
KABUPATEN/KOTA
Warga Senang Jalan Paus Raya Diaspal
KABUPATEN/KOTA
Walikota Beri Bantuan Ke Korban DBD dan Kebakaran
KABUPATEN/KOTA
Polsek Kahayan Hilir Perkuat Kegiatan Patroli Malam
KABUPATEN/KOTA
Penulis Sejarah Daerah di Pulang Pisau Masih Minim
Berita Terbaru
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini 2.731
Minggu Ini 44.628
Bulan Ini 1.807.342
Total Kunjungan 285.340.534